MataHukum Dorong Ahli Waris Lahan Marunda Segera Proses SHM Seluas 9,7 Ha

Jakarta – Lembaga swadaya masyarakat MataHukum mengimbau kepada para ahli waris H. Sukari untuk segera mengurus legalitas lahan seluas 9,7 hektar yang terletak di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, agar mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM). Proses ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan mengurangi risiko adanya klaim sepihak dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait dengan lahan strategis yang telah dikuasai secara fisik oleh keluarga tersebut sejak tahun 1960-an.

Pentingnya Proses Legalisasi Lahan

Proses legalisasi lahan merupakan langkah krusial yang seharusnya segera dilakukan oleh para ahli waris. Mukhsin Nasir, Sekretaris Jenderal MataHukum, meninjau langsung lokasi lahan yang berada di seberang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) pada Minggu (05/04/2026). Dalam kunjungannya, ia menekankan pentingnya memiliki sertifikat resmi untuk menghindari potensi sengketa di masa depan.

“Lahan ini telah dikuasai secara fisik sejak tahun 1960-an. Kami mendesak agar para ahli waris segera memproses sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar status hukumnya jelas,” ungkap Mukhsin dengan tegas.

Risiko Klaim Sepihak

Tanpa adanya legalitas yang jelas, lahan tersebut berisiko besar untuk diklaim oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak. Ini menjadi perhatian utama MataHukum, yang juga meminta perhatian khusus dari DPR RI dan Kementerian ATR/BPN untuk memberikan perlindungan hukum selama proses transisi dari girik ke SHM berlangsung.

• Memberikan kepastian hukum bagi pemilik sah
• Mencegah klaim sepihak dari pihak luar
• Perlindungan hukum selama proses administrasi
• Menjamin hak-hak ahli waris sebagai pemilik sah
• Mendukung pengembangan kawasan secara legal

Status Kepemilikan yang Jelas

Ahli waris juga telah mengambil langkah proaktif dengan memasang papan pengumuman besar yang menegaskan status kepemilikan lahan berdasarkan Girik DKI Jakarta C Nomor 245 Persil 49 D.II. Tindakan ini bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai kepemilikan sah atas lahan tersebut.

Pihak ahli waris, yang diwakili oleh Ponari sebagai pemegang kuasa, juga telah memasang peringatan hukum berdasarkan Pasal 167, 385, dan 551 KUHP. Peringatan ini ditujukan kepada pihak luar yang berusaha memasuki atau mengklaim lahan tanpa izin resmi.

Harapan Ahli Waris

Perwakilan dari keluarga ahli waris menyatakan, “Kami berharap agar perlindungan hukum dapat diberikan agar hak-hak kami sebagai ahli waris terlindungi secara legal.” Permohonan ini mencerminkan keinginan mereka untuk mendapatkan kejelasan dan hak atas lahan yang telah dikuasai selama puluhan tahun.

Monitoring Situasi di Lapangan

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa papan pengumuman telah dipasang di beberapa titik strategis di sekitar lahan tersebut. Ini menunjukkan keseriusan para ahli waris dalam menegaskan kepemilikan mereka dan menghindari potensi konflik ke depan.

Saat berita ini diturunkan, proses pengajuan legalitas ke otoritas pertanahan sedang berlangsung. Hingga saat ini, lahan tersebut masih dikuasai oleh ahli waris tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun, termasuk pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk melegalkan status lahan tersebut terus berjalan.

Proses Administrasi yang Diperlukan

Dalam rangka memperoleh SHM, ahli waris perlu melengkapi sejumlah dokumen dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh BPN. Beberapa tahapan yang perlu dilalui meliputi:

• Penyusunan dokumen kepemilikan yang sah
• Pendaftaran lahan di BPN
• Pemeriksaan fisik lahan oleh petugas BPN
• Pengukuran lahan untuk memastikan luas yang akurat
• Penerbitan sertifikat setelah semua proses selesai

Proses ini mungkin memakan waktu, tetapi penting untuk memastikan bahwa kepemilikan lahan diakui secara sah. Dengan sertifikat hak milik, ahli waris akan memiliki bukti legal yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka.

Perlunya Dukungan dari Pihak Berwenang

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, dukungan dari DPR RI dan Kementerian ATR/BPN sangat dibutuhkan dalam proses ini. Perlindungan hukum selama fase transisi dari girik ke SHM menjadi penting untuk mencegah adanya gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

MataHukum berkomitmen untuk terus mendampingi para ahli waris selama proses legalisasi ini. Mereka juga berupaya untuk memberikan edukasi mengenai hak-hak pertanahan agar para ahli waris dapat memahami dan menjalankan hak-hak mereka dengan baik.

Ketentuan Hukum yang Relevan

Para ahli waris perlu memahami ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penguasaan lahan dan sertifikasi. Beberapa undang-undang yang relevan mencakup:

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
• Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
• Peraturan Menteri ATR/BPN yang mengatur tentang sertifikasi tanah

Dengan memahami dan mengikuti ketentuan hukum yang ada, para ahli waris dapat memperkuat posisi mereka dalam proses legalisasi lahan.

Kesimpulan dan Harapan ke Depan

Langkah untuk melegalkan lahan seluas 9,7 hektar di Marunda sangat penting bagi ahli waris H. Sukari. Dengan mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM), mereka dapat memastikan keamanan hukum atas kepemilikan lahan yang telah dikuasai secara turun-temurun. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, akan sangat membantu dalam mewujudkan harapan ini.

Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan tidak hanya hak-hak para ahli waris terlindungi, tetapi juga bisa mendukung perkembangan kawasan yang lebih baik dan terencana di masa mendatang.